Disoal Anggaran APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

0
121

Lensa-Naga, PALI– menyimpulkan data yang di dapat oleh Tim Analis pada Tahun 2018 Disinyalir telah terdapat Kebocoran dan Pemborosan Anggaran APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Propinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2018 mulai dari Puluhan, Ratusan Hingga Milyaran Rupiah.19/01/2020.

Tim Analis merangkum dari hasil Pemeriksaan (BPK) Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia tentang anggaran APBD Kabupaten PALI Tahun 2018 di simpulkan bahwa Kabupaten PALI disinyalir terdapat kebocoran dan pemborosan anggaran yang cukup besar dan fantastis mulai dari Puluhan,Ratusan,hingga Milyaran Rupiah yang di sebabkan akibat kurang cermatnya dalam mengelola Anggaran.

Mengungkap dari beberapa hasil pemeriksaan (BPK) Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Kebocoran dan Pemborosan ABPD Kabupaten PALI Tahun 2018 sebagai berikut.

Pemborosan pekerjaan atas belanja internet Tahun 2018 Dinas Kominfo dan Informatika sebesar Rp.242.071.500,00.
Pemerintah Kabupaten PALI Telah menganggarkan TA 2018 menganggarkan belanja Kawat/faksimili/Internet sebesar Rp.2.108.215.986,25 dan telah teralisadikan Rp.1.868.589.615,00 atau sebesar 85,59 % .

Kelebihan pembayaran uang BBM kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas mulai dari Sekda PALI sampai ke Jajarannya Tahun 2018 sebesar Rp.130.676.350,00.

Kelebihan pembayaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.7.602.348.208.18.

Dinas Kesehatan kelebihan pembayaran sebesar Rp.40.228.808.93.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kelebihan pembayaran sebesar Rp.693.358.214,72.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian kelebihan pembayaran sebesar Rp.96.715.907.87.

Belanja BBM tidak dilengkapi dengan nilai pembelian atau kwitansi sebesar
Rp.1.789.983.750,00

Kelebihan pembayaran atas biaya transport pada sekretariat DPRD sebesar Rp.241.566.661.00.

Ini di akibatkan oleh lemahnya pengawasan dan tidak cermatnya dalam mengelola anggaran sehingga terjadinya Kebocoran dan pemborosan anggaran sehingga terjadi kelalaian kelebihan pembayaran sehingga membuat laporan yang menurut BPK terdapat hal yang kurang wajar.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negri no 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang di ubah dengan peraturan Mentri Dalam Negri no 21 tahun, 2011 dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah di kelola secara tertip,taat pada peraturan perundang undangan,efektif, efesien,ekonomis, transper an,dan bertanggung jawab dalam memperhatikan azaz keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk orang banyak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Presiden no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf F yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara.

Menyangkut Hal ini dapat merusak nama baik dan Integritas seorang Pemimpin daerah Kabupaten/Kota itu sendiri sehingga di pandang di mata Publik Pemerintahan disinyalir tidak mampu dan tidak cermat mengelo keuangan Negara serta dalam melakukan pengawasan belum dapat di bilang berhasil karna keteledoran oknum Pemerintahan itu sendiri di sengaja maupun tidak di sengaja karna keteledoran dalam mengelola Anggaran Keuangan Negara sehingga menimbulkan kebocoran dan pemborosan Keuangan Negara dan daerah itu sendiri, Imbasnya di anggap di mata Publik ada dugaan Pemimpin suatu daerah tersebut belum mampu dan tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan mengelola Anggaran Negara atau Anggaran APBD daerahnya akibat keteledoran Jajarannya dalam melakukan suatu pekerjaan,” hal ini di ungkapkan T. Ma. Basri.

Meski dalam hal ini Bupati PALI Ir. Heri Amalindo Telah sepakat dengan hasil temuan BPK untuk lebih memperketat dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran.

Namun imbasnya jika ini terus terjadi berlarut di setiap tahunnya dan jika tidak ada pembenahan maka disinyalir akan merusak citra nama baik Kabupaten PALI serta Integritas nama baik Bupati sendiri,” ungkap bung Mul selaku Advocad Kawakan asal Bandung.

Dalam hal ini juga Peran dari DPRD Kabupaten PALI selaku Lembaga yang Mengawasi Anggaran dan kinerja Pemerintah di duga belum cermat dan akurat sehingga terjadinya Kebocoran dan pemborosan Anggaran yang cukup besar,” tambahnya.

Menanggapi hal ini pada hari Jum’ at 17 Januari 2020 Sekretaris Daerah Sahron Nazil mengatakan disebabkan bahwa Kabupaten PALI masih kekurangan SDM yang mempuni sehingga sampai sekarang masih dalam pembenahan, namun jika ada pejabat yang di anggap kinerjanya belum maksimal akan kita ganti,” Ucapnya saat di temui di ruangan kerjanya

Pewarta : Naga pali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here