Tergugat Subki E Harun CS Tidak Hadir di Sidang Ke 2 Terkait Yayasan Pendidikan Saburai(YPS)

0
8406

LENSANAGA.ID, Bandarlampung – Sidang kedua gugatan perdata kepada Pembina Yayasan Pendidikan Saburai (YPS) di Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang kembali tertunda.

Pasalnya, pada sidang yang digelar pada Kamis (28/5) ini, ketiga tergugat yakni tergugat I Subki E Harun, tergugat II Bambang Irawan, dan tergugat III Slamet Abdul Latif tidak dapat hadir.

“Sidang kedua ini dmulai pukul 10.00 WIB berlangsung singkat. Karena tergugat tidak satupun yang hadir, dimana tergugat I Drs. Subki Elyas Harun hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sedangkan tergugat II Bambang Irawan dan tergugat III Slamet Abdul Latif hanya menyampaikan surat keterangan tidak dapat hadir pada sidang kedua tersebut,” kata keluarga pendiri yang diwakili oleh Rieka Akuan SE, Jumat (29/5).

Dikatakanya, karena para tergugat tidak hadir, majelis hakim yang terdiri dari Fitri Ramadhan, SH, Aslan Ainun, SH dan Hendri Irawan, SH itu memberi kesempatan kepada kedua pihak pada sidang berikutnya pada Kamis tanggal 11 Juni 2020 mendatang, sebagai sidang mediasi terakhir.

“Jika pada sidang ketiga tidak juga bisa dilaksanakan permusyawarahan, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya,” paparnya.

Pihak, lanjut dia, keluarga para pendiri mengharapkan agar proses persidangan dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan agar para tergugat dapat hadir pada setiap kali sidang. Kehadiran para tergugat sebagai bentuk taat dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut Rieka, proses di pengadilan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan antara para pendiri Yayasan Pendidikan Saburai Tahun 1977 dengan pihak yang mengaku sebagai pembina YPS yang diketuai Subki E Harun.

Selain menggugat secara perdata, para pendiri YPS yang menaungi Universitas Saburai itu juga menggugat secara pidana ke Polda Lampung. Polda Lampung juga sudah menindaklanjutinya dengan memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan.

“Gugatan secara pidana dan perdata tersebut dilakukan oleh para pendiri, karena Subki E Harun dan kawan-kawan diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan cara mengangkat Pembina YPS secara tidak sah, karena tidak melibatkan para pendiri yang sah yang diakui di Kementerian Hukum dan HAM RI,” paparnya.

Ia menjelaskan, sesuai akta pertama pendirin YPS Tahun 1977, para pendiri YPS ada tujuh orang terdiri dari Sarwoko, SH yang di dalam akte pendirian bertindak sebagai ketua pendiri beserta enam orang lainnya yaitu Drs, Fauzi Saleh, Chaidir Achmad Akuan, Drs. Murni Yusuf Nur, Amir Husin, SH, Maryati Akuan, SH dan Rachman Zein, BA.

Komposisi susunan pendiri tersebut sampai saat ini masih tercatat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No. AHU-0000106. AH 01.05 Tahun 2020 sesuai dengan yang tercantum di dalam akte pendiriannya Tahun 1977.
Para pendiri yang masih hidup pada tahun 2002 yang lalu tidak pernah mengangkat Subki E Harun sebagai pembina.

“Jadi kedudukan Subki E Harun yang saat ini mengaku sebagai Pembina YPS dipertanyakan, karena para pendiri tidak pernah mengangkat Subki E Harun sebagai pembina YPS,” ujar salah seorang putra pendiri YPS Hertanto Roestyono.

Menanggapi konflik antara pendiri dengan pembina di YPS tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang meminta Pembina Yayasan Pendidikan Saburai (YPS) Bandar Lampung untuk segera menyelesaikan persoalan internalnya dengan para pendiri dan ahli waris pendiri yayasan tersebut secara musyawarah.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala L2 Dikti Slamet Widodo dalam suratnya yang disampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Saburai yang tembusannya disampaikan kepada pendiri, menanggapi pengaduan yang disampaikan oleh para pendiri dan ahli waris pendiri YPS belum lama ini.

Dalam surat tersebut, L2Dikti Palembang mengharapkan persoalan internal tersebut diselesaikan secara arif dan bijaksana, sehingga diperoleh solusi terbaik bagi masa depan yayasan dan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L2 Dikti juga meminta agar kesepakatan kedua pihak dibuat dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak di atas materai dan dikuatkan pula dalam bentuk akte notaris dan dilaporkan ke Kemenkumham.

Kepala L2Dikti Wilayah II Palembang memberikan waktu untuk menyelesaikan konflik tersebut sampai 30 Juni 2020 mendatang. Apabila tidak terlaksana kesepakatan antara kedua belah pihak, maka L2Dikti akan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang tercantum pada Permendikbud RI No: 7 tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020. khususnya Bagian Ketiga pasal pasal 72 s/d pasal 86.

Para pendiri dan ahli waris pendiri yang dikuasakan kepada Hertanto Restyono menyatakan menyambut baik permintaan pihak L2 Dikti tersebut.

“Kami menunggu niat baik pihak Pembina yang sekarang untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada waktu bersamaan penyidik Polda Lampung telah menerima minuta akta dan berita acaranya dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris) sebagai dasar terbitnya akta notaris Imran Maruf,SH N0: 1 tahun 2002 tanggal 1 November 2002.

“Kami Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pihak Polda Lampung, khususnya Bapak Kapolda Lampung beserta jajaran atas respon dan kinerja yang telah dilakukan dalam menindak lanjuti laporan yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu,” tambahnya.

Naga Lampung: Sewow Jaman/Tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here