Rapat Penegasan BLT DD, dihadiri Oleh Semua Unsur

0
6616

LENSANAGA.ID, 5/6/2020 Desa, IPU kec. Lahei Kab. Barito Utara,,Propensi Kalimatantengah

Kerena adanya Kisruh akibat ulah seorang warga yang di anggap tidak bijak bermedsos, Pemerintah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, di Kalimantan Tengah, hari ini Jumat, 5/6/2020 telah melaksanakan Musdesus Penegasan Penerima BLT DD dan BLT Provinsi


Rapat Penegasan tersebut dihadiri oleh semua unsur Tripika Kecamatan, diantaranya Camat, Kapolsek, Kuramil, BPMD, Tim Pendamping serta seluruh perwakilan masyarakat desa yang hadir

Setelah pembukaan rapat terbuka, Juari. selaku Pj. Kepala Desa menegaskan, “bagi penerima Bantuan Lansung Tunai BLT yang bersumber dari DD dan BLT Provinsi tidak ada lagi sebutan Satu Rekening Dua Penerima” kerna hal tersebut sekalipun baik bagi masyarakat tetapi berdampak bagi pihak pemerintah desa

“‘sekalipun ada kesepakatan antara seluruh masyarakat seperti kemaren yang di ketahui oleh pemerintah desa kami berharap
tidak ada lagi kata-kata satu Rekening dua Penerima, kerna pemerintah desa hanya mengetahui penerima BLT desa Ipu hanya ada 156 orang dan Calon Penerima BLT Provinsi ada 175 orang maka selanjutnya bagi penerima BLT DD atau BLT Provinsi bahkan penerima PKH dan KKS jangan ada lagi kata-kata satu Rekening dua penerima. imbuh Juari, Kepada awak media,,

Pada kesempatan yang sama Rosihan. S.Pd. selaku Camat di Kecamatan Lahei, meminta agar pemerintah desa selambat-lambatnya dalam waktu 5-7 hari harus membuat dan menempelkan Stiker yg di tempelkan pada rumah warga miskin penerima BLT DD, hal tersebut untuk mengurangi kecemburuan sosial dan supaya tidak lagi terulang kejadian pemanfaatan Impormasi seperti konflik media sosial yang dilakukan oknum dari beberapa media kemaren katanya,

Rosihan S. Pd menambahkan Bukan hanya itu Pemerintahan desa juga harus segra menyeleksi kembali dengan sangat teliti agar penerima PKH, BLT DD dengan penerima BLT Provinsi yang akan di bagikan besok supaya tidak terdabling.

Arbanudin Selaku Perwakilan Masyarakat,,Desa Ipu, kec.Lahei menjelaskan,,Persoalan,soal blt tahap 1,,itu “benar kemaren memang ada kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam surat dan di sampaikan kepada pemerintah desa, kesepakatan tersebut sebenarnya hanya kesepakatan masyarakat,

yg tidak ada kaitanya dengan pemerintah desa, kerna menurut kami masyarakat yang terdampak Covid-19 bukan saja hanya warga miskin melainkan semua terdampak, jadi apabila dijadikan masalah hal tersebut tidak bisa di jadikan alasan untuk menyalahkan pemerintahan desa kami, kerna itu adalah kesepakatan warga terkait usulan gagasan tersebut dulunya disampaikan oleh saya sendiri kata Arbanudin.

Berselang waktu saat mengambil data liputan Hison Ketua ikatan Wartawan Online (IWO) barut, Selaku mewakili media yg hadir juga menyampaikan agar masyarakat diharapkan labih baik dan bijak untuk bermedsos supaya tidak menimbulkan dampak positip dan adu domba jika memang menurut warga, atas kinerja atau bila ada kebijakan pemerintah sudah lebih baik.

Pada hasil Penegasan Musdesus tersebut diantaranya warga menyepakati untuk tetap mengikuti sebagaimana ketentuan yang di atur pemerintah yaitu tidak ada penerima BLT yang bisa dibagikan Satu Rekening Dua Penerima.dan pada penyaluran dana tahap dua semuanya akan dapat Rp, 600 ribu rupiah setiap penerima yang, akan datang, begitu tegasnya pj. Kades ipu,juwari kepada awak media,

Naga kalimantan, Aspio

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here