OPM dan Masyarakat Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di depan kantor desa Patani kabupaten Takalar

0
6544

LENSANAGA.ID, Takalar–setiap keputusan atau tindakan Kepala Desa harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Oleh karena itu, Kepala Desa harus memahami pula UU Administrasi Pemerintahan agar terhindar dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Salah satu Aktivis Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) Saharuddin, mengatakan bahwa kedudukan kepala desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka kami Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) dan masyarakat akan mendatangi Kantor desa patani kecamatan mappakasunggu kabupaten Takalar untuk mempertanyakan anggaran BLT yg diduga kuat pilih kasih dalam daftar penerima, dan juga mempertanyakan kinerja BPD dan anggaran pengerjaan TK dan dreinase,

Ditambahkan bahwa Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) rencana akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor desa Patani kecamatan Mappakasunggu kabupaten Takalar terkait dugaan penyalahgunaan jabatan, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kami melihat ada tiga unsur dugaan kategori penyalahgunaan wewenang yang terjadi yaitu : kategori melampaui wewenang, kategori mencampuradukan wewenang dan kategori sewenang-wenang. tutup Saharuddin

Naga Sulawesi: why

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here