BPKD Kabupaten Takalar Keluarkan Surat Edaran Tagihan Piutang PBB

0
5729

LENSANAGA.ID, Takalar,-ditengah upaya melawan Wabah Covid-19 dengan Anggaran 5,9 M yang bersumber dari APBD, Pemerintah Kabupaten Takalar seolah tak sanggup mengoptimalkan Anggaran Covid -19 sebagai Upaya menjamin Rakyat dari keterpurukan Mental, Ekonomi, sosial Budaya yang saat ini menjadi Daerah terparah kedua setelah Makassar,

Masyarakat Takalar disituasi Keterpurukan Ekonomi saat ini kembali dikejutkan dengan terbitnya Surat Edaran Penagihan Piutang PBB P2 2014 – 2019,

Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengeluarkan surat edaran Penagihan Tunggakan Pajak (PBB P2) ini berdasar pada Temuan Tim Korgah KPK Wilayah VIII lewat kajian Indikator dan Monitoring, sebagai tindak lanjut BPKD kemudian melayangkan Surat keseluruh Kepala Desa/Kelurahan Agar kiranya segera dilakukan Penagihan Tunggakan Pajak 2014-2019 dan disetorkan kebidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kabupaten Takalar, atau melalui PT Pos Indonesia dan Bank Sulselbar.

Atas Keputusan tersebut sontak Masyarakat Kaget atas penyampaian tagihan Pajak 2014 – 2019 melalui Kadus/Kaling yang selama ini dianggap Clear atas Penghapusan Pajak PBB oleh Pemerintahan SK/HD melalui P22 yang sangat jelas tertuang dalam Akta Notaris Poin 18 yakni Gratis tunggakan Pajak PBB.(Haeruddin Nompo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here