Bantahan Rekanan Atas Proyek Pemasangan Wifi Kontroversial

0
7451

LENSANAGA.ID,Kabupaten Gowa- Sistem Informasi Desa (SID),sebuah kata yang tentu sudah tak asing lagi bagi hampir setiap pasang telinga di dunia. Kata yang sudah akrab di telinga kita, dari yang usia dini hingga ke kalangan yang sudah tua, kaya maupun miskin.

Internet menjadi sesuatu yang sudah tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di zaman yang serba modern ini, Internet memang telah menjelma menjadi sebuah kebutuhan utama layaknya makanan bagi sebagian masyarakat di dunia, tidak terkecuali Negara kita Indonesia.

Dikutip dari pernyataan yang diungkapkan Oleh Pimpinan CV Prima Mandiri Sejahtera Syarifuddin.disalah satu media Online, bahwa Pengadaan pemanfaatan jaringan internet (Wi-fi) di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa sendiri diajukan setelah melalui tahapan sosialisasi yang digelar oleh CV Prima Mandiri Sejahtera pada hari Minggu, 16 Januari 2020 lalu.

Syarifuddin lebih jauh menjelaskan, “terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya mark up anggaran dalam pengadaan pemanfaatan jaringan internet ini yang di duga terindikasi korupsi, kami jelas mebantah dengan tegas!!

Hal itu dikarenakan, kami tidak perna membebankan biaya pemasangan dan pemeliharan atas penyediaan jaringan internet ini, jadi anggaran dari suatu desa itu real untuk penyediaan jaringan internet ini, selebihnya yang mencakup masalah pemeliharaan dan pemasangan, kami dari pihak perusahaan memberikan secara cuma cuama, termasuk jaringan internet gratis untuk kepala desa dan Perangkat desanya, seperti staff desa, bumdes dan kepala dusun di tiap desa,” jelasnya.

Jika sebuah pekerjaan dikelolah oleh pihak ketiga maka beban Perampungan tahapan Proyek dari sejak SPK terbit sampai pada tahap pemeliharaan sudah menjadi tanggung jawab Rekanan berdasarkan RAB, tentu dengan Rens waktu yang disepakati oleh Penyedia dan rekanan dengan Bukti tertulis diatas kertas berupa Kontrak Kerja sama.

Apakah ada Cv direpublik ini yang mau kerja cuma-cuma ?

Pernyataan Bpk Syarifuddin ini dipertegas oleh Muhammad Hatta yang merupakan kepala desa Bontobiraeng Selatan mengaku sangat terbantu dengan pengadaan pemanfaatan jaringan internet tersebut, meskipun pada dasarnya jaringan masih digunakan dalam lingkup pemerintahan desa karena pengerjaan yang belum rampung 100%.

lalu rampungnya Kapan sampai kestaf Desa,Bumdes,dan Kadus untuk kemudian bisa digunakan dan dinikmati secara menyeluruh oleh Masyarakat Desa?

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sangat terkait antara pengeluaran dan pendapatan, dan tentu akan tercatat atau terdaftar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jadi RAPBDes adalah suatu daftar rencana pendapatan dan pengeluaran/pembelanjaan anggaran desa pada tahun tertentu.

jika Anggaran Desa turun Januari kerekening desa Masing-masing, lalu harus berdasarkan Petunjuk tekhnis Pemkab yang Lazim terbit Maret/April baru bisa dicairkan oleh Masing-masing Kepala Desa selaku KPA, maka Cv Prima Mandiri Sejahtera kelajuan menggelar sosialisasi terkait Program Pemasangan Wifi pada hari Minggu, 16 Januari 2020.

lalu berdasarkan Perintah dari mana Rekanan masuk kesoal Rancangan Biaya Operasiomal Desa (BOD) atas Program Pemasangan Jaringan Wifi tersebut.?(red/Why/HN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here