Kemurnian Marwah Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Takalar diragukan

0
7207

LENSANAGA.ID-Takalar- Bergilirnya Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Takalar lewat hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Hari Selasa 22 September 2020, diruang Rapat Bamus yg melahirkan kesepakatan Penetapan jadwal Sidang Paripurna Rabu 23-9-2020 pukul 09.00 Wita lalu, dengan Agenda Usul Hak Interpelasi menjadi Topik perbincangan dikalangan Tokoh tentang keraguan Gagasan ini lahir dari Ide Para Legislator yang menyetujui Hak Interpelasi untuk kepentingan Rakyat secara Utuh.

Berbagai Statmen dan Konfirmasi Ketua DPRD Kabupaten Takalar Darwis Sijaya beredar di publik dinilai Prontal dan kebablasan mengartikan Hak Interpelasi dengan mengumbar kecerobohan dan kesalahan Bupati Takalar SYAMSARI KITTA sebelum hasil Final dalam tahapan ini dijelaskan secara Utuh oleh Bupati Takalar Syamsari Kitta didepan Sidang yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020,usai Shalat Jumat.

Salah satu Tokoh Takalar yang tidak mau disebutkan Namanya ketika dimintai Keterangan oleh Media ini mengungkapkan, bahwa Hak Interpelasi memang tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah berhuhungan dengan kebijakan pemerintah yang strategis serta berdampak luas kepada masyarakat, tetapi harus diingat bahwa pertanggung jawaban Bupati dalam bentuk Keterangan dihadapan para Legislator inilah yang seharusnya menjadi Komsumsi Media dan Publik, jangan sampai Marwah Hak interpelasi ini berubah menjadi Hak Interpalacci yang tidak bersyarat ketahapan Hak Angket; ketusnya sambil tersenyum kecil.

Diketahui bahwa dari beberapa Konfirmasi Ketua DPRD Kabupaten Takalar Darwis Sijaya dibeberapa Pemberitaan sebelum Agenda Sidang ini dilaksanakan, kental menyorot dengan Prontal Bupati Takalar secara Pribadi dan Lembaga tentang, Teror, Mutasi, dan sebagainya yang diduga ditujukan kepada Orang-orang dekatnya,

Hal ini tentu menjadi Nilai Minus bagi Pribadi dan Lembaga Ketua DPRD Kabupaten Takalar yang sisinyalir berpotensi menciptakan Sumber Polemik baru antara dua lembaga Negara yang tentu akan berdampak luas kemasyarakat, terlepas dari Kuatnya tekanan dari internal secara kelembagaan yang bersifat Pilihan antara melawan atau mundur sebagai beban tugas yang Wajib dilakukan Oleh Legislator Asal PKS ini; tutup tokoh ini dengan senyum Khasnya.(red/Haeruddin Nompo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here