Tagline “KEPUNG DPRD KABUPATEN TAKALAR” dinilai Provokasi menyesatkan;Yudikatif diminta Cermat

0
7915

LENSANAGA.ID-Takalar- Seruan hadir pada sidang Paripurna Jum’at 02/10/2020 usai Shalat Jum’at lewat Media oleh Anggota Dewan dari Fraksi PKS ditengah masih diberlakukannya Protokol kesehatan dimasa Pandemi Covid 19 dinilai kebablasan dan Emasional mengartikan Hak Interpelasi sebagai Pemegang Mandat Hak Sakti.

” Salah satu pengiat Takalar, saat di temui di salah satu Cafe ditakalar, Mengungkapkan” 01/10/2020., Penggiringan Opini Publik dengan mengumbar kekeliruan Bupati Takalar dalam menjalankan Fungsinya secara Prontal lewat Konfirmasi di hampir seluruh Media Online sebelum Agenda Sidang Paripurna Hak Interpelasi sebagai hasil Final keterangan/penjelasan Bupati Takalar secara Utuh dinilai tidak Etik dan tidak berwibawa.

” Lanjut” Hasil Keterangan/penjelasan Bupati inilah yang seharusnya dijadikan Dasar Justufikasi oleh Anggota Dewan yang terhormat dengan mengundang seluruh masmedia lewat Konfrensi Pers.

Apa jadinya Daerah ini jika Partai Pengusung SK/HD tiba-tiba jadi Opisisi;?
Lalu apa Gunanya Rakyat terwakilkan oleh mereka yang duduk terhormat jika pada momentum tertentu dan kepetingan tertentu Lagi-lagi Rakyat yang dijadikan Tameng, saudara itu dipilih bukan dilotre. Ucap salah seorang Aktivis senior dengan Nada tinggi.

seharusnya PKS, NASDEM, PKB sebagai Partai Pengusung SK-HD di Pilkada 2017 lalu tidak menerima LPJ Bupati Takalar di sidang Paripurna kemarin, jika tiga Partai ini serius dan betul-betul mau menunjukkan keberpihakannya pada dan demi kepentingan Rakyat

Hak Interpelasi memang peruntukannya meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
Sementara defenisi pemerintah sendiri adalah segenap alat perlengkapan Negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, termasuk DPR itu sendiri yang mesti menjaga Marwah dan Wibawah Pemerintah dihadapan Rakyat

Lalu dengan Hak apa jika Rakyat menagih janji-janji kampanye Anggota Dewan yang terhormat itu,? ucapnya kesal.(red)HN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here