LENSANAGA.ID, Takalar- Menjadi seorang Pengawal/ajudan harus siap menjalani jam bekerja yang tidak menentu serta harus siap siaga setiap saat ketika atasan memerlukan, mengawal seorang pejabat negara setingkat Bupati dan Wakil Bupati tidaklah mudah, selain menguras tenaga, mereka pun dituntut profesional, bahkan nyawa taruhannya. Namun, bagaimana jadinya kalau seorang pengawal hanya diberi upah tak sebanding kinerjanya.
Kepmenakertrans No. 226 Th 2000, UMR tingkat I telah dirubah namanya menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP); dan UMR tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), jika mngacu pada penetapan UMR Sulawesi Selatan tahun 2017 senilai Rp.2.500.000 kemudian mengalami mengalami kenaikan sebesar Rp.2.647.767 tahun 2018, maka tidak sewajarnya Pejabat setingkat Bupati/Wakil Bupati di Takalar menetapkan Upah Pengawal/Ajudan senilai Rp.400.000/bln, itupun belum dibayarkan sejak Januari hingga Juni, ini soal Kemanusiaan, Ucap salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Minggu (28/6/2020).
“2018 kami terima Rp900 ribu per bulan, 2019 kami terima Rp400 ribu per bulan, sedangkan untuk tahun 2020 kami belum tahu apa ada kenaikan dari angka Rp400 ribu atau ada penurunan. Untuk di tahun 2020 mulai Januari sampai memasuki Juni kami belum terima,”
Diketahui, berdasarkan data yang diterima wartawan, daftar 10 orang honorariun TNI/Polri petugas pengamanan personil Polres Takalar, dan personil Kodim 1426 Takalar dan profesional sebagai penghubung/
Leasing Officer (LO) dan petugas pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Takalar mereka diberi upah atau honororium senilai Rp400 ribu per bulan dan itu diterima sekali dalam tiga bulan.
Upah atau LO untuk sejumlah pengawal yang mengawal Bupati dan Wakil Bupati Takalar dibayarkan melalui juru bayar atau bendahara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Namun, sampai berita ini diturunkan Kasatpol Takalar Muh Alwi enggan dikonfirmasi.(Haeruddin Nompo)
