LENSANAGA.ID-Makassar – Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun 2020 – 2021 Daerah Pemilihan II, Di 5 Kecamatan, Tallo, Ujung Tanah, Bontoala, Wajo, dan Pulau Sangkarrang.
Reses Pertama dilakasnakan mulai pada tanggal 01 sampai dengan pada tanggal 05 Oktober 2020.
Anggota DPRD Kota Makassar, Dari Fraksi PAN Bapak H.SAHRUDDIN SAID,SE Melaksanakan reses pertama di dua kecamatan yakni, Pertama Jl. Satando Kel.Tamalabba Kec.Ujung Tanah dan kedua Jl. Tinumbu Lorong 149 Kel.Layang Kec.Bontoala, kota Makassar.
Giat Reses Pertama Masa Sidang, Di Pimpin lansung Anggota DPRD Kota Makassar, Dari Fraksi PAN Bapak H.SAHRUDDIN SAID,SE , Turut Hadir Staf Kelurahan Layang yang mewakili, RT,RW, Bhabinkamtibmas Layang, Iptu Husain dari polsek bontoala. serta Beberapa Warga Masyarakat, Jl. Tinumbu Lorong 149, Kel. Layang Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu Malam (03/10/2020).
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kota Makassar, Dari Praksi PAN. H.SAHRUDDIN SAID, SE. Menyampaikan, kami adakan Reses ini gunanya untuk menjalin tali silaturahmi dan tatap muka, agar saya bisa mengetahui keluhan warga atau masyarakat kel. Layang yang hadir malam ini, Entah itu masalah pendidikan, saluran drainase, Gorong- gorong serta fasilitas umum atau permasalahan yang paling urgen untuk diselesaikan.
H.Sahruddin juga mengatakan, “keluhan masyarakat di Kelurahan Layang ini mendominasi insfrastruktur seperti perbaikan jalan dan saluran drainase. Ada beberapa titik jalan yang perlu penanganan serius.”jelasnya.
“Saya sudah usulkan tapi anggaran untuk jalan dialihkan ke covid. Insyah Allah 2021 kita lanjut dan saya akan kawal usulan warga Tinumbu.”ucapnya.
Lanjut, H.Sahruddin menyampaikan, warga juga mengeluhkan saluran drainase yang tertutup. Alhasil, sedimen yang ada sulit dikeruk dan imbasnya bisa terjadi banjir ketika musim hujan tiba.
“Nah ini juga persoalan drainase ditutup. Tapi saya sarankan agar warga bisa bekerjasama sambil tunggu hasil koordinasi dengan DPRD dan Pemkot.”terangnya.
Tambahnya, ” Sampah juga jadi masalah. Harusnya tidak usah ada begituan. Kasian masyarakat tapi kita tekankan agar iuran sampah itu flat. Semua catatan ini akan dibahas di paripurna.” tutur H. Sahruddin Said.(red/Rudi)
