Metro — Hujan deras yang mengguyur Kota Metro pada Kamis, 16 Januari 2025, telah menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga, fasilitas umum, jalan raya, dan lahan pertanian.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Metro dengan sigap mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi banjir dengan melakukan monitoring ke beberapa titik lokasi yang terdampak dan melakukan rapat bersama beberapa instansi terkait guna membahas beberapa langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang dilakukan di Ruang Kerja Walikota Metro, Senin (20/01/2025).
Walikota Metro, Wahdi, dalam rapat koordinasi terkait banjir, menegaskan bahwa penanggulangan banjir saat ini menjadi program prioritas utama Pemerintah Kota Metro Tahun 2025 dengan melakukan kajian yang komprehensif untuk menentukan daerah rawan banjir, terutama mengingat topografi Kota Metro di wilayah Metro Selatan merupakan wilayah persawahan yang berada pada posisi dataran terendah.
“Kita perlu melakukan kajian overlay berbasis geospasial untuk memetakan daerah rawan banjir, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap sistem drainase terintegrasi di Kota Metro,” tuturnya.
Wahdi menjelaskan bahwa kajian topografi menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki 2 aliran sungai utama, yaitu Sungai Way Bunut dan Sungai Way Batanghari dengan ketinggian paling rendah 25 meter sehingga dapat menjadikan Kota Metro rentan terhadap banjir.
“Struktur sistem drainase di Kota Metro sebenarnya masih utuh sejak zaman Belanda. Namun anatominya telah rusak, maka dari itu kita perlu membangun sistem drainase yang terintegrasi dan melakukan scoring overall daerah rawan banjir berdasarkan data geospasial sehingga dapat memunculkan analisa dan identifikasi untuk menilai berapa persen daerah tersebut tidak cukup rawan dan daerah tidak rawan,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya menilai perlu adanya rencana tindak lanjut terhadap pemantauan yang dilakukan secara rutin untuk melihat kondisi dan kapasitas drainase, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran drainase, pembersihan, pengangkatan sedimentasi dan normalisasi drainase.
“Selain itu, perlu adanya pengusulan/proposal untuk dilakukan normalisasi, pengangkatan lumpur dan pembersihan sungai bunut dan batanghari ke Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur dan PK, serta pengusulan penebangan/pemangkasan pohon-pohon yang membahayakan di sempa dan sungai/anak sungai Batanghari, Bunut, dan irigasi ke BBWS Mesuji – Sekampung,“tegasnya.
Tak hanya itu, Wahdi juga menekankan perlu adanya kerjasama yang dibangun antar pihak masyarakat dan pelaku usaha swasta untuk melakukan penanggulangan banjir, menjaga kebersihan, memelihara saluran, dan meningkatkan kapasitas, dan saluran drainase.
Bahkan, BMKG Lampung mencatat curah hujan tinggi terjadi sebesar 58,2 mm pada tanggal 16 Januari, pukul 22.04 WIB dengan Intensitas hujan tinggi melebihi kapasitas drainase (alami, buatan) yang berdampak pada permukiman penduduk di Tejoagung, Mulyojati, Margorejo, Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur serta areal pertanian sawah di Metro Utara dan Selatan.
“Hal tersebut menimbulkan dampak sosial mulai dari gangguan pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang mengalami kerugian sektor perdagangan dan bisnis lokal yang terdiri dari Kerugian di Kawasan permukiman sebesar Rp. 101.700.000 dan (Potensi) kerugian akibat lahan pertanian rusak sebesar Rp 587.979.000,”ungkapnya. (Adv)
